read.listen.talk :.

Kenapa? Protes??
Protes sama pemerintah, gih!
Jangan sama saya, kan saya cuma nulis judul ;p

Ke depannya, mungkin Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah orang miskin tersedikit di dunia. Yang ada -dan boleh hidup- hanyalah orang mampu dan kaya. Selain itu, no.
Lihat saja faktanya, orang miskin kini dilarang hidup di Indonesia.
Oke, kita perhalus saja bahasanya, orang miskin sebaiknya, jangan hidup di Indonesia.

Setelah negara Endonesya ini merancang sebuah undang-undang BHP (tau kan BHP itu apa..), yang mewajibkan seluruh institusi pendidikan di Endonesya, mulai dari TK sampai PT harus berbentuk badan hukum. Pemerintah telah melalaikan kewajibannya untuk mengurusi pendidikan, dengan dalih bahwa lembaga pendidikan harus bisa bersaing secara global dengan cara mandiri, termasuk pendanannnya. Akhirnya, sekolah jadi mahal. Hanya yang berduit, yang bisa sekolah. Yang gak berduit, yaa mimpi aja deh. Walaupun, dengan bahasa halus beasiswa, tetap saja orang miskin jadi minoritas di sekolah. Boro-boro bayar sekolah, makan aja susah.

Fakta yang paling dekat, di sekolah dokter XXX, ada JNS (Jalur Non Subsidi), ada pula jalur Kelas Internasional. Bayarannya, mulai dari 100 juta sampai 150 juta. Istilahnya, banyak jalan menuju "dokter". Ckckc, itu baru PTN, belom lagi PTS yang bayarannya, bisa dua kali lipat.

Gak ada tuh jalur khusus orang miskin. Semuanya jalur orang mampu dan kaya. Sekarang sekolah ini lebih terasa seperti arena pameran kekayaan. Ke kampus pake baju harga sebulan gaji buruh kecil, hape model terbaru, tenteng laptop supermahal, belum lagi tempat parkir yang sekarang jadi kayak tempat pameran mobil-mobil keluaran anyar. Saya, yang tiap hari ganti mobil, gak pernah sesombong ini tuh. Kan, angkotnya tiap hari berubah.. ;p

Setelah orang miskin dilarang sekolah, kini orang miskin dilarang sakit. Di RS rujukan di daerah ini, kini tidak menerima lagi pasien JPS/Askeskin atau semacamnya. Mereka hanya ditanggung biaya perawatannya, itupun di kelas III yang berdesak-desakan. Biaya operasi, pemeriksaan lab, obat, harus ditanggung sendiri. Masya Allah, apa pemerintah sudah tidak punya nurani?? Itupun kalo mereka punya hati,..

Akibatnya, banyak orang miskin yang sakit terpaksa pulang paksa karena tidak mampu membiayai pengobatannya. Seorang koass senior pernah mendapatkan pasien di salah satu departemen besar di RS yang terpaksa pulang paksa karena tidak mampu membeli obat paten yang harganya jutaan rupiah yang diresepkan oleh dokternya, sementara dia hanya punya uang dua ribu rupiah saja.. Belum lagi (oknum) dokternya (yang kapitalistik) kekeuh tidak mau mengganti dengan antibiotik yang lebih murah..(denger2 terikat kontrak dengan perusahaan farmasi..)
Astaghfirullah..

Sekarang, pemerintah berencana menerapkan rancangan peraturan daerah yang mendenda orang yang memberi sumbangan pada para pengemis. Apaan lagi nih? Tujuannya, supaya kota-kota yang menerapkan peraturan tsb, bisa bebas dari pengemis dan tunawisma. Alih-alih mensejahterakan rakyat, malah membuat hidup mereka makin berat. Mau berinfak, malah didenda sampai puluhan juta! Ampuunnnn, orang miskin kini benar-benar dilarang hidup di Endonesya.

Ya sudah, kita bubar saja jadi negara. Negara gak becus!